pendidikan anti korupsi
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Korupsi merupakan kata yang
dinegasikan oleh setiap orang, namun tidak setiap orang menyadari bahwa korupsi
telah menjadi bagian dari dirinya. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman
yang keliru tentang korupsi atau karena realitas struktural yang menghadirkan
korupsi sebagai kekuatan sistematik yang membuat tak berdaya para perilakunya.
Ada nilai-nilai kultural seperi pemberian hadiah yang mendorong seseorang untuk
melakukan tindakan korupsi, namun ada pula sistem yang memaksa seseorang
berlaku korupsi.
Penyebab korupsi yang datangnya
dari diri pribadi atau individu, sedangkanfaktor eksternal berasal dari
lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan
dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi
tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan
oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap
individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran,
kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian,
dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap
individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
Untuk mencegah terjadinya factor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti
korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti
korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran,kebijakan, dan kontrol kebijakan
dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara
prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah ini
adalah :
1. Apa saja
nilai-nilai anti korupsi?
2. Apa saja
prinsif-prinsif anti korupsi?
C. Tujuan Penulisan
1.
Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai anti korupsi.
2.
Agar kita dapat mengetahui prinsif-prinsif anti korupsi
D.
Sistematika Penulisan
Penyusunan makalah ini terdiri dari tiga
bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal
yaitu cover , kata pengantar dan daftar isi.
Kemudian pada bagian utama penulis membagi menjadi tiga
bab yaitu :
Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari :
1.
Latar Belakang
2.
Rumusan Masalah
3.
Tujuan Penulisan
4.
Sistematika Penulisan
5.
Bab kedua berisi uraian, yang terdiri dari : Pengertian
paragraf, Ciri-ciri paragraf, dan jenis-jenis paragraf.
Bab ketiga merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari
seluruh makalah ini dan saran dari penulis.
BAB II
PEMBAHASAN
Nilai & Prinsip Anti Korupsi
Mengacu pada berbagai aspek yang
dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam
pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab
korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkanfaktor
eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya
dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor
penyebab korupsi tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan
oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu.
Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian,
kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.
Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi
faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya factor eksternal,
selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan
mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi,
kewajaran,kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu
organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara
prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.
A.
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
Nilai-nilai anti korupsi yang akan
dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,
pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai
inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan
dengan baik.
1. Kejujuran
Menurut Sugono kata jujur dapat
didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur
adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa,tanpa
sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008).
Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik
sangat-lah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku
dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti
melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial,
maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa
tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin
hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi
orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang
terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang
mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat
memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya.
2. Kepedulian
Menurut Sugono definisi kata
peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008).
Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di
kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa
perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam
kampus maupun lingkungan di luar kampus.Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus
mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk
mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting.
Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di
kampus, terhadap pengelolalaan sumber daya di kampus secara efektif dan
efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa
juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah
alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.
Beberapa upaya yang bisa dilakukan
sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus
sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa
berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang
gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan
potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di
kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa
satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling
belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para
mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan
datang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi
mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi
mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi
mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan
memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan
internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan
motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen
akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan
dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil
yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif.
Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa
dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang
saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa
dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian
perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan
belajar yang baik.
3. Kemandirian
Kondisi mandiri bagi mahasiswa
dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung
pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting
untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan
orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang
yang tidak dapat mandiri mengatur
dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain.
4. Kedisiplinan
Menurut Sugono definisi kata
disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam
mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun social mahasiswa perlu hidup
disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di
barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola
waktu yang ada untuk dipergunakan
dengan sebaik-baiknyauntuk menyelesaikan
tugas baik dalam lingkup akademik maupun social kampus. Selain itu disiplin
dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran
yang maksimal.
Tidak jarang dijumpai perilaku dan
kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran.
Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang
kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus,
dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak
memiliki kedisiplinan. Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat
mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus.
Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima
oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang.
Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka
dapat berdiri sendiri atau mandiri. Saat ini perilaku dan kebiasan yang
buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan
kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat
dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangan mencari
identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan
nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/contoh, sabar
dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih
sayang, khususnya disiplin diri (self discipline). Dalam usaha tersebut,
dosen perlu memperhatikan dan melakukan:
a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk
dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau
mengerjakan tugas.
b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat
dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment
secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi: 2009).
5. Tanggung Jawab
Menurut Sugono definisi kata
tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono :
2008).Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah
lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan
dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin: 2011). Mahasiswa yang
memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas
lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab.
Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan
sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan
dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang
dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik
berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil
dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam
masyarakat
6. Kerja keras
Bekerja keras didasari dengan
adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadan,
ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian,
ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur.
Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang
lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bias menguasai
orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan
menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara
individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil
yang akan dicapai akan semakin optimum. Bekerja keras merupakan hal yang
penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja
keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.
7. Sederhana
Gaya hidup mahasiswa merupakan hal
yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup
sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa me-ngenyam masa pendidikannya.
Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup
boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya.
Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu
kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.
8. Keberanian
Jika kita temui di dalam kampus,
ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun
demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap
berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan
yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan
kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayan kepada diri sendiri. Mahasiswa
memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa
akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap
keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama
sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan
sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam
menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai
masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan
dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus
dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk
suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di
mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah
mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri
sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika
mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala
tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan
sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan
kemampuan sendiri perlu dikaitkan
dengan pengetahuan mengenai lingkungan.
9. Keadilan
Berdasarkan arti katanya, adil
adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter
adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat
belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di
dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan
untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam
masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari
pengalaman dan pengetahuan melalui
interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya.
Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat
semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dimana
permasalahannya semakin lama semakin
kompleks atau rumit untuk diselesaikan.
B.
PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
Setelah memahami nilai-nilai anti
korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut
akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas,
transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor
eksternal penyebab korupsi.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kesesuaian
antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan
kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto)
maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan
individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut
berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara
ketiga sektor. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat
yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan
cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability)
kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas
publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab
kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007).
Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki
legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 2005).
Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara
lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas
keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas
politik (Puslitbang, 2001).
Dalam pelaksanaannya,
akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme
pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi
atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang
diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari
sebuah kegiatan.
2. Transparansi
Salah satu prinsip penting anti
korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena
pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses
kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat
diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu
masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan
kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena
kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat
berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya
pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).
Dalam prosesnya, transparansi
dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan,
proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran
bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban
dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan
kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang
sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).
Proses pembahasan membahas tentang
pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan
dengan strategi penggalangan (pemungutan)
dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan
teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses
pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan
kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan
oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi.
3. Kewajaran/ fairness
Prinsip anti korupsi lainnya
adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan
untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik
dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip
kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin,
fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.
4. Kebijakan
Prinsip anti korupsi yang keempat
adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar
mahasiswa dapat mengetahui dan memahami
kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi
agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat.
Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang
anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi,
undang-undang desentralisasi,
undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang
dapat memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan
penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.
Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi
kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan
anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang
terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung
pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi
apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah
kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan
kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh
lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan korupsi.
5. Kontrol kebijakan
Prinsip terakhir anti korupsi
adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang
di buat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.
Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi,
evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan
kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan
pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan
menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan
kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan
yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa
kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan
kontrol kebijakan baik berupa partisipasi,
evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana
peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari
masyarakat, organisasi, maupun institusi.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Korupsi sebagai sebuah
bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam. Mulai pemaknaan yang bersifat
etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi. Sebagai sebuah
penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk
mencari keuntungan materi juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan
hanya milik pemerintah, tapi juga sektor swasta bahkan lembaga pendidikan.
Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural.
Upaya pencegahan korupsi pada
dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi,
kedua faktor penyebab korupsi tersebut.
Faktor internal sangat ditentukan
oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap
individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran,
kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian,
dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap
individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
Untuk mencegah terjadinya factor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti
korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti
korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran,kebijakan, dan kontrol
kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan
antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan.
B.
SARAN
Jauhilah korupsi,karena korupsi
selain merugikan orang lain juga merugikan diri kita sendiri. Selain dilarang
oleh agama juga ada hukum pidana baik yang memberi maupun yang menerima suap.
Daftar Pustaka
BAPPENAS RI (2002), Public Good
Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta: Bappenas RI
Dubnick, Melvin (2005),
Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and
Management Review (PPMR), 28 (3), March 2005
Harmin (2011), Karakteristik
Mahasiswa yang Bertanggung Jawab, artikel dari harmin-newworld.
blogspot.com.
Kurniawan (2010), Akuntabilitas
Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya, Jakarta.
Pierre, Jon (2007), Handbook of
Public Administration, London : SAGE Publication Ltd.
Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan,
Defny Holidin (2007), Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di
Kabupaten Sragen, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan
Yappika - CIDA.
Prasojo, Eko (2005), Demokrasi
di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance, Depok:
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Puslitbang BPKP (2001),
Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta:
BPKP
Siswandi (2009), Mengembangkan
Disiplin Siswa, artikel dari www.nazwadzulfa.wordpress. com.
Sjaifudin, Hetifah (2002),
Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Jakarta.
Sugono, Dendy (2008), Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional
Supardi, Endang (2004),
Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri, Bandung:
Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar
dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.Pendidikan Nasional.
